Gen Z dan Ancaman Golput di Pemilu 2024

UMN Consulting, Jakarta – Golput masih menjadi momok pada Pemilu 2024. Kampanye politik negatif di ranah digital rentan membuat Gen Z, yang merupakan bagian dari 60% pemilih tahun depan, enggan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Bagaimana tidak? Generasi Centennial menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di dunia siber. Mereka bahkan memandang media sosial sebagai tempat rekreasi digital.

Jika terus-terusan mengonsumsi konten problematic, mereka dapat mengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab.

Namun, faktanya, kemajuan teknologi yang memfasilitasi praktik politik kotor bukan satu-satunya faktor pendorong golput di kalangan muda. Temuan riset UMN Consulting menunjukkan hal lain.

Persentase Golput Gen Z pada Pemilu 2019 Rendah

Gen Z adalah penentu masa depan bangsa. Keputusan mereka di Pemilu 2024 akan membentuk wajah baru Indonesia selama 5 tahun ke depan.

Bagi beberapa, tahun depan akan menjadi pengalaman pemilu pertama mereka. Namun, ada juga yang sempat turut memberikan suara di Pemilu 2019.

Dengan sampel 802 responden berusia 15-24 tahun di area Jabodetabek, UMN Consulting menemukan 48,25% Gen Z menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019, 4,86% memutuskan untuk golput, dan 46,88% belum memiliki hak pilih pada tahun tersebut.

Kabar baiknya, temuan kami mengonfirmasi hasil hitung cepat Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bahwa tingkat golput pada Pemilu 2019 adalah yang terendah sejak tahun 2004, yaitu 19,24%.

Melihat dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), persentase golput adalah 23,30% pada 2004, 27,45% pada 2009, 30,42% pada 2014.

Jika pemerintah berhasil memahami aspirasi dan kebutuhan generasi muda, ada kemungkinan persentase tersebut akan menurun lagi di tahun 2024.

Terlebih lagi, tingginya tingkat akses dan penyebaran informasi melalui media sosial dapat mempermudah sosialisasi pentingnya turut berpartisipasi dalam pemilu.

Faktor Teknis Mendominasi Alasan Golput Gen Z

Temuan menariknya, hasil survei partisipasi pemilu Gen Z di atas bertolak belakang dengan seruan #SayaPilihGolput di tahun 2019, imbas dari derasnya arus politik identitas di media sosial.

Guna mengidentifikasi tendensi Gen Z lebih lanjut, UMN Consulting menggali alasan golput 4,86% responden pada Pemilu 2019. Hasilnya, golput teknis dan golput politis mendominasi.

Menurut Eep Saefulloh Fatah, seorang pakar politik Indonesia, golput teknis terjadi akibat suara Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak tersalurkan karena alasan-alasan teknis.

Di sisi lain, golput politis terjadi akibat DPT merasa tidak cocok dengan pilihan yang tersedia atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan.

Dari temuan survei UMN Consulting, alasan teknis seperti berhalangan hadir karena alasan pribadi (35,9%), berada di luar wilayah DPT (23,08%), dan tidak/belum mendapatkan kartu pemilih (15,38%) berada di tiga urutan pertama.

Lain daripada itu, alasan politis dengan alasan tidak percaya bahwa pemilu bisa membawa perubahan ada di posisi keempat (12,82%) dan visi-misi paslon tidak sesuai dengan ideologi diri di posisi kelima (10,26%).

Dominannya golput teknis seharusnya dapat dihindari. Salah satu caranya, pemerintah atau pembuat kebijakan dapat mengantisipasi pemilih Gen Z yang melanjutkan studi atau bekerja ke luar kota bahkan pulau.

Mengutip data BPS, persentase migran masuk risen Provinsi DI Yogyakarta, yang terkenal sebagai kota pelajar, merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2019.  Tahun yang sama dengan berlangsungnya pemilu sebelumnya.

Lebih lanjut, temuan LPEM FEB UI menunjukkan, faktor pendidikan adalah salah satu pendorong migrasi selain faktor ekonomi.

Maka dari itu, diperlukan sistem pemilu yang lebih fleksibel dan terintegrasi untuk menangani permasalahan golput teknis ini.

Usaha Mengikis Tingkat Golput

Dari penjelasan di atas, golput masih berpotensi menjadi polemik pada Pemilu 2024. Logika bahwa golput merupakan cara untuk mengekspresikan diri perihal isu politik turut mendorong tendensi ini. 

Meskipun begitu, kita tidak boleh mewajarkan golput karena akan menodai cita-cita demokrasi Indonesia. 

Merujuk pada Pasal 515 Undang-Undang Pemilu, perilaku menggerakkan orang lain untuk golput merupakan tindakan melanggar hukum.

Betul data menunjukkan hanya 4,86% Gen Z yang golput pada Pemilu 2019, namun bukan berarti kita dapat memandang remeh isu tersebut. Narasi-narasi nakal di media sosial rentan menambah tingkat golput, yang nantinya akan menguntungkan kepentingan politik pihak tertentu. 

Menjawab permasalahan di atas, pemerintah perlu membekali Gen Z dengan pengetahuan mengenai situasi politik, sanksi yang berkaitan dengan golput, dan pemahaman yang kokoh tentang pentingnya bersikap partisipatif dalam Pemilu 2024.

Selain itu, penyelenggara pemilu khususnya KPU perlu mengembangkan sistem dan administrasi yang sesuai dengan kebutuhan anak muda untuk meminimalisir golput teknis. 

“Harapannya, akan ada voting online yang transparan, jujur, dan adil di Pemilu 2024 nanti agar tidak ada kendala tempat dan waktu. Saya juga berharap, pemerintah memberikan edukasi mengenai pentingnya hak suara karena masih banyak yang merasa suaranya tidak bernilai,” ujar Theofilus Nicholas, salah satu responden Gen Z.

“Kebijakan untuk memilih di luar daerah DPT harus dibarengi dengan data yang terintegrasi satu sama lainnya, sehingga orang yang sudah mencoblos nantinya tidak tumpang tindih atau dianggap tidak memilih. Selain itu, KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah dapat gencar melakukan sosialisai dan terjun langsung ke masyarakat melalui pengecekan langsung,” ujar Irfan Winaldi, peneliti UMN Consulting.

Karakteristik Gen Z yang melek teknologi, kritis, dan memegang value self-transcendental, dimana mereka peduli akan kepentingan bersama adalah keuntungan dalam situasi ini. Oleh karenanya, mengikis golput di kalangan Gen Z bukan hal yang mustahil sifatnya. 

Temukan insight lanjutan di report terbaru kami Antusiasme Gen Z Terhadap Pemilu Indonesia 2024. Untuk data dan fakta-fakta menarik lain mengenai Gen Z, kunjungi halaman Freemium dan Premium UMN Consulting.